TANAH DATAR, forumsumbar — Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tanah Datar 2025–2029, tingkat kemiskinan daerah itu pada 2025 tercatat 3,59 persen, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Angka tersebut sekaligus menempatkan Tanah Datar di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen dan rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen pada tahun yang sama.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, di Aula Bappedalitbang pada Jumat (2/10/2026).
Lihat Juga
Tren penurunan kemiskinan di Tanah Datar terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, tingkat kemiskinan tercatat 4,54 persen, kemudian turun menjadi 4,26 persen pada 2022 dan 4,16 persen pada 2023. Angka tersebut sempat naik menjadi 4,28 persen pada 2024, sebelum kembali turun cukup signifikan menjadi 3,59 persen pada 2025.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Capaian tingkat kemiskinan Tanah Datar yang berhasil kita tekan hingga 3,59 persen pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program-program terintegrasi yang telah dijalankan,” ujar Ahmad Fadly.
Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti melakukan pembenahan. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus terus diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat agar dampaknya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Untuk mempertahankan tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan tiga pendekatan utama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2025–2029.
Pertama, program penyelamatan atau protektif melalui bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian dan peningkatan pendapatan. Ketiga, program fasilitatif melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
“Kita mengarahkan penanganan kemiskinan melalui tiga pilar utama, mulai dari perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian warga, hingga pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar,” jelas Wabup.
Ahmad Fadly mengatakan sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program berjalan terarah dan saling terintegrasi.
“Melalui sinergi TKPK, kita optimistis dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional. Langkah itu diarahkan tidak hanya untuk menjaga tren penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan angka kemiskinan yang telah turun menjadi 3,59 persen, tantangan berikutnya bagi pemerintah daerah adalah memastikan penurunan tersebut berlangsung berkelanjutan sekaligus memperluas dampaknya hingga masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan.
(R/Prokopim)
