TANAH DATAR, forumsumbar —– Wabup Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSP).
Hal ini disampaikannya saat Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2026, di Indojolito Batusangkar, Senin (28/9/2026)
“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Wabup.
Wabup juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan tugasnya di Kabupaten Tanah Datar.
“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan, karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI,” kata Ahmad Fadly.
Terakhir Wabup menyampaikan permohonan maaf apabilas selama menjalakan tugasnya di Kabupaten Tanah Datar, terdapat kekurangan dan hambatan.
Sebelumnya Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar Weliya Elfajri menyampaikan, dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 30 hari telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
“KPK memetakan 4 aspek utama penilaian integritas dan resiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah, Keabsahan Laporan Keuangan dan Administrasi, dan Pengelolaan serta Penggunaan Dana,” sampainya.
Turut hadir Sekda Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, Kepala OPD dan undangan lainnya.
(R/Prokopim)
