Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
BAYANGKAN Sumatera Barat tanpa Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Bayangkan jutaan orang yang setiap tahun datang dan pergi dari Ranah Minang masih harus bertumpu pada Bandara Tabing. Bayangkan pula arus wisatawan, pebisnis, mahasiswa, pekerja, jemaah, keluarga perantau, hingga barang dan komoditas yang harus melewati pintu udara dengan kapasitas yang semakin terbatas.
Ketika gagasan membangun bandara baru mengemuka pada awal 2000-an, Sumatera Barat berpenduduk sekitar 4,25 juta jiwa. Kini jumlah itu telah mendekati 6 juta jiwa. Kebutuhan terhadap konektivitas udara pun berkembang seiring pertumbuhan penduduk, ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata Sumatera Barat.
Di atas lahan sekitar 427 hektare di Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian berdiri Bandara Internasional Minangkabau. Landasannya membentang 2.750 meter dengan lebar 45 meter. Bandara ini menggantikan peran Bandara Tabing dan menjadi pintu udara utama Sumatera Barat.
Jadi Simpul Penting
Kini, skala kehidupan BIM jauh berbeda dari masa awal pembangunannya. Sepanjang 2025, BIM melayani sekitar 2,37 juta penumpang, dengan 18.101 pergerakan pesawat dan sekitar 11,5 ribu ton kargo. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 6.500 penumpang dan 50 pergerakan pesawat setiap hari. Angka itu memperlihatkan satu kenyataan: keputusan membangun bandara baru dua dekade lalu telah menjadi bagian penting dari kehidupan Sumatera Barat hari ini.
Dunia pariwisata memberikan gambaran yang lebih besar lagi. Sepanjang 2025, Sumatera Barat mencatat sekitar 22,3 juta perjalanan wisatawan nusantara. Hingga Juli 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 14,29 juta. Pada periode yang sama, 43.547 wisatawan mancanegara tercatat berkunjung ke Sumatera Barat.
Di balik angka-angka tersebut terdapat aktivitas ekonomi yang panjang: hotel, restoran, transportasi, biro perjalanan, pusat oleh-oleh, perdagangan, UMKM, jasa, hingga ekonomi masyarakat di berbagai destinasi wisata.
BIM menjadi salah satu simpul penting dalam ekosistem mobilitas tersebut. Namun, semua itu memiliki sebuah cerita yang jauh lebih awal. Cerita tentang seorang pemimpin adat bernama Bahrum Hikmah Rajo Sampono. Sumpah di depan Menteri: “Saya Pertaruhkan Kepala Saya!”
Pertaruhkan Kepala
Kisah itu bermula pada awal 2000-an. Pemerintah pusat memiliki visi membangun bandara baru sebagai pengganti Bandara Tabing. Menteri Perhubungan saat itu, Agum Gumelar, datang membawa agenda besar tersebut.
Tantangannya tidak kecil. Pembangunan membutuhkan pembebasan lahan ratusan hektare. Tanah yang kemudian menjadi lokasi BIM berada di wilayah Katapiang, kawasan yang memiliki hubungan kuat dengan struktur tanah ulayat dan masyarakat adat setempat.
Dalam sebuah pertemuan penting, suasana sempat menegang. Gubernur Sumatera Barat saat itu, Zainal Bakar, menyatakan siap mundur apabila proyek tersebut gagal. Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim, menyatakan kesiapan untuk berjuang agar pembangunan terlaksana.
Lalu Rajo Sampono berbicara. “Saya tidak punya jabatan di pemerintahan. Namun, saya akan pertaruhkan kepala saya demi pembangunan bandara di Katapiang!” Kalimat itu mengubah suasana pertemuan.
Rajo Sampono memahami bahwa pembangunan bandara membawa kepentingan yang jauh lebih panjang daripada kepentingan dirinya sendiri. Di atas tanah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat itu, akan dibangun sebuah infrastruktur yang kelak menghubungkan Sumatera Barat dengan berbagai kota di Indonesia dan dunia.
Dapat Perhatian Menteri dan DPR
Keteguhan itu mendapat perhatian Menteri Perhubungan Agum Gumelar. Dalam kisah yang kemudian berkembang di tengah masyarakat, sang menteri disebut langsung berdiri dan memeluk Rajo Sampono.
Di titik itu, persoalan bandara telah berubah menjadi persoalan kepercayaan. Mengguncang Senayan: “Kalau di Jogja Ada Hamengkubuwono…” Ujian berikutnya datang ketika persoalan tanah merembet ke Jakarta.
Pembangunan bandara berhadapan dengan persoalan pembebasan lahan dan penolakan sebagian masyarakat. Persoalan tersebut kemudian sampai ke DPR RI di Senayan. Pemerintah pusat bahkan menghadapi kemungkinan menangguhkan proyek apabila persoalan tanah tidak segera mendapatkan jalan keluar.
Rajo Sampono memilih datang sendiri ke Jakarta. Ia masuk ke ruang sidang dan menghadapi para anggota dewan dengan membawa keyakinan bahwa persoalan tanah di Katapiang harus diselesaikan melalui struktur adat dan kesepakatan masyarakat setempat. Ketika kapasitasnya dipertanyakan, ia menjawab dengan kalimat yang kemudian dikenang:
“Kalau di Jogja ada Hamengkubuwono, di Sumatera Barat saya Rajo Sampono. Urusan tanah di Sumbar adalah urusan saya karena ini tanah ulayat saya. Masyarakat punya hak garap, bukan hak milik. Kalau tidak puas, tuntut saya ke pengadilan!”
Kalimat itu menggambarkan posisi Rajo Sampono sebagai tokoh adat yang merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap tanah ulayat dan masyarakat yang hidup di atasnya. Keberanian tersebut kemudian mendapat perhatian dalam forum itu. Seorang anggota Fraksi ABRI disebut melakukan interupsi dan meminta agar persoalan adat di Sumatera Barat diserahkan kepada tokoh adat yang memahami persoalan tanah tersebut. Palu diketuk. Proyek berlanjut.
Menjadi Perisai di Lapangan
Persoalan belum selesai setelah keputusan politik di Jakarta. Di lokasi pembangunan, persoalan pembebasan lahan dan aktivitas proyek masih membutuhkan pengawalan sosial. Kontraktor Jepang, Shimizu-Marubeni Joint Operation, bersama PT Adhi Karya, mengerjakan proyek besar tersebut di tengah dinamika masyarakat sekitar. Di lapangan, Rajo Sampono tampil sebagai salah satu figur yang disegani.
Ketika muncul upaya menghambat pekerjaan, termasuk gangguan terhadap alat berat dan aktivitas konstruksi, ia turun langsung. Ia berhadapan dengan pihak-pihak yang dianggap mengganggu jalannya proyek dan menyerahkan persoalan yang mengandung unsur pelanggaran kepada aparat berwenang.
Perannya bukan sebagai pejabat pemerintah. Ia bekerja melalui pengaruh sosial dan kedudukan adat yang dimilikinya. Di sinilah arti “pasang kepala” menemukan maknanya. Rajo Sampono mempertaruhkan wibawa dan kedudukannya agar pembangunan yang sudah diperjuangkan pemerintah, masyarakat, dan para pekerja proyek dapat terus berjalan.
Penggerak Ekonomi Sumbar
Pariwisata memberikan gambaran lain mengenai posisi BIM. Sumatera Barat memiliki destinasi yang tersebar dari Padang, Padang Pariaman, Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Solok, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai hingga berbagai kawasan wisata lainnya. Wisatawan membutuhkan pintu masuk.
BIM menyediakan salah satunya. Pada 2025, Sumatera Barat mencatat sekitar 22,3 juta perjalanan wisatawan nusantara. Hingga Juli 2026, jumlah tersebut telah mencapai 14,29 juta perjalanan. Wisatawan mancanegara juga terus datang. Pada Januari–Juli 2026, tercatat 43.547 kunjungan wisatawan mancanegara.
Setiap kedatangan membawa aktivitas ekonomi: kamar hotel terisi, kendaraan disewa, rumah makan melayani tamu, oleh-oleh dibeli, destinasi dikunjungi, pemandu bekerja, dan UMKM memperoleh transaksi. Karena itu, menghitung arti BIM hanya dari pendapatan bandara tentu terlalu sempit.
Bandara merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas. Perekonomian Sumatera Barat pada 2025 mencapai sekitar Rp352,19 triliun atas dasar harga berlaku. BIM memang bukan satu-satunya penggerak ekonomi tersebut. Namun, konektivitas udara menjadi salah satu infrastruktur yang memungkinkan manusia, barang, modal, dan aktivitas pariwisata bergerak lebih cepat.
Legacy yang Tak akan Padam
Pada akhirnya, BIM bukan hanya beton, terminal, dan landasan pacu. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang yang mempertemukan kebijakan pemerintah, kepentingan pembangunan, tanah ulayat, masyarakat adat, kontraktor, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh yang berani mengambil tanggung jawab.
Di tengah proses itu berdiri Bahrum Hikmah Rajo Sampono. Ia bukan gubernur. Bukan menteri. Bukan anggota DPR. Namun, pada saat pembangunan BIM membutuhkan seseorang yang mampu menjembatani proyek negara dengan struktur sosial masyarakat adat, ia tampil di garis depan.
Dua puluh tahun lebih kemudian, hasilnya dapat dilihat setiap hari. Pesawat datang dan pergi. Ribuan penumpang melewati terminal. Barang bergerak. Wisatawan datang. Perantau pulang. Pelaku usaha bekerja. Mahasiswa bepergian. Keluarga bertemu. Dan semua itu berlangsung di atas tanah Katapiang yang dahulu menjadi salah satu titik paling rumit dalam pembangunan bandara tersebut.
Mungkin karena itu, kisah BIM layak dikenang lebih dari sekadar kisah sebuah proyek infrastruktur. Di balik landasan pacu itu ada keberanian seorang tokoh adat yang pernah berkata: “Saya pertaruhkan kepala saya.” Ia telah mempertaruhkan wibawanya ketika masa depan bandara itu belum terlihat.
Kini, ketika jutaan manusia menggunakan BIM setiap tahun, kalimat itu memperoleh makna yang jauh lebih panjang. BIM akhirnya berdiri. Dan di balik berdirinya gerbang udara Sumatera Barat itu, ada seorang Rajo Sampono yang pernah memilih pasang kepala.*)
