JAKARTA, forumsumbar –—Di tengah seruan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, 25 kepala daerah justru terbang ke Singapura mengikuti studi lapangan manca negara dalam rangka mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Pemerintahan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lemhannas.
Agenda field trip yang berlangsung 15–28 Juli itu memunculkan pertanyaan: benarkah perjalanan tersebut kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah, atau hanya mengulang tradisi studi banding yang lebih banyak menyisakan foto-foto kunjungan daripada perubahan di lapangan?
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof Djohermansyah Djohan, memahami bahwa secara akademik program tersebut memang merupakan bagian dari kurikulum Lemhannas. Peserta tidak hanya mengikuti kuliah di kelas, tetapi juga melakukan field trip untuk melihat praktik pelayanan publik di negara lain.
“Model seperti ini memang sudah lama menjadi standar Lemhannas. Ada pembelajaran teori, kunjungan lapangan dalam dan luar negeri, lalu peserta diminta menyusun action plan ketika kembali ke daerah,” katanya kepada media, Minggu (19/7/2026).
Namun, menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada konsep pembelajarannya, melainkan pada pilihan lokasi dan momentum pelaksanaannya.
Bertabrakan dengan Narasi Efisiensi
Ketika pemerintah meminta seluruh instansi menghemat belanja perjalanan dinas, mengurangi kegiatan seremonial, bahkan membatasi kunjungan luar negeri, keberangkatan puluhan kepala daerah ke Singapura justru menghadirkan pesan yang kontradiktif.
“Kalau situasi sekarang sedang efisiensi, sebaiknya cukup studi di dalam negeri. Tidak perlu lagi field trip ke luar negeri,” ujar Djohermansyah.
Ia menilai banyak praktik pelayanan publik yang dapat dipelajari tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pengelolaan sampah, layanan kesehatan, transformasi digital pemerintahan, hingga inovasi pelayanan masyarakat tersedia di berbagai daerah di Indonesia.
“Bahkan kalau membutuhkan perspektif internasional, lebih murah mendatangkan pakarnya ke Indonesia daripada membawa rombongan kepala daerah ke luar negeri,” ujar Djohermansyah.
Belajar dari Negara yang Sistemnya Berbeda
Djohermansyah juga mempertanyakan relevansi Singapura sebagai laboratorium pemerintahan daerah.
Menurutnya, Singapura tidak mengenal sistem pemerintahan daerah seperti Indonesia.
“Tidak ada bupati, walikota, camat, bahkan struktur pemerintahan daerah seperti yang kita miliki,” katanya.
Artinya, konsep pelayanan publik yang diterapkan Singapura belum tentu dapat langsung diterapkan di Indonesia karena perbedaan struktur birokrasi, kewenangan, kapasitas fiskal, hingga budaya administrasi.
“Ekosistem pemerintahannya berbeda. Yang didapat paling hanya perspektif teoritis. Ketika diterapkan di Indonesia belum tentu cocok,” terangnya.
Masalah Kepala Daerah Bukan Kekurangan Studi Banding
Bagi Djohermansyah, persoalan utama kepala daerah Indonesia saat ini bukan kurang belajar ke luar negeri.
Fakta menunjukkan operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah masih terus terjadi. Korupsi, jual beli jabatan dan pemerasan bawahan, lemahnya pelayanan publik berbasis digital, hingga rendahnya integritas belum berhasil diatasi.
“Retret sudah dilakukan. OTT tetap berjalan,” ucapnya prihatin.
Karena itu, ia mengusulkan perubahan pendekatan pembinaan kepala daerah.
Pelatihan tidak cukup hanya sekali saat awal menjabat atau berupa kunjungan singkat ke luar negeri. Pemerintah perlu membangun sistem pembinaan berkelanjutan setiap tahun selama masa jabatan kepala daerah.
“Materinya pun harus lebih membumi”, tegas Djohermansyah.
“Bukan sekadar wawasan kebangsaan, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas, mencegah korupsi, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan mempercepat digitalisasi pemerintahan,” tambah Djohermansyah.
Jangan Sampai Berakhir di Orchard Road
Kritik paling tajam Djohermansyah menyasar efektivitas field trip luar negeri yang selama ini menjadi tradisi berbagai lembaga.
Menurut pengalamannya sebagai pengajar, porsi kunjungan lapangan ke luar negeri sering kali sulit dipisahkan dari agenda wisata.
“Kalau field trip, biasanya porsi jalan-jalannya cukup banyak,” terangnya.
Karena itu ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menjaga persepsi publik.
“Kalau memang ingin belajar serius, sekolahkan benar-benar selama sebulan penuh. Masuk kelas, belajar intensif. Jangan sekadar beberapa hari kursus lalu sisanya berkeliling,” ucapnya.
Ia bahkan menyindir kebiasaan yang kerap muncul dalam berbagai studi banding luar negeri.
“Nanti publik tinggal melihat saja, lebih banyak di ruang kelas atau di Orchard Road,” kata Djohermansyah lagi.
Sindiran itu menyentil persoalan yang lebih besar: kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara.
Momentum Melakukan Koreksi
Bagi Djohermansyah, pembinaan kepala daerah tetap penting. Indonesia memiliki kepala daerah yang berasal dari berbagai latar belakang—pengusaha, artis, birokrat, politisi partai, purnawirawan TNI-Polri—yang tidak semuanya memahami tata kelola pemerintahan sejak awal.
Karena itu pendidikan kepemimpinan memang diperlukan.
Namun, modelnya perlu disesuaikan dengan situasi nasional.
“Ke depan, cukup lakukan di dalam negeri. Kalau perlu pakar dari luar negeri, undang mereka datang ke Indonesia,” katanya.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan meningkatnya sensitivitas publik terhadap belanja negara, perjalanan belajar ke luar negeri tidak lagi hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang dibawa pulang.
Yang jauh lebih penting adalah apakah sepulang dari sana pelayanan publik benar-benar membaik, atau sekadar koper oleh-oleh yang bertambah penuh.
(R/Wiztian Yoetri)
