JAKARTA, forumsumbar –— Keterbatasan transportasi dan konektivitas masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut membatasi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi logistik dan tingginya harga kebutuhan pokok.
Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan terus menyoroti sektor perhubungan sebagai salah satu fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.
Salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengenai RUU Daerah Kepulauan bersama Tim Kerja (Timja) DPD RI dan Kementerian Perhubungan adalah efektivitas program tol laut dalam menekan disparitas harga barang di daerah kepulauan.
Anggota DPD RI Asal Maluku Novita Anakotta menyoroti masih tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di berbagai daerah kepulauan.
Ia mempertanyakan efektivitas program tol laut dalam menekan biaya logistik, mengingat masyarakat di sejumlah wilayah masih harus membeli barang dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
“Kami juga mempertanyakan efektivitas tol laut dalam menekan disparitas harga. Program ini diharapkan dapat menghadirkan harga barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat kepulauan, namun kenyataannya perbedaan harga masih cukup tinggi di sejumlah daerah. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ungkap Novita di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Senada dengan hal tersebut, Pansus DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai persoalan tidak hanya terletak pada transportasi laut, tetapi juga pada rantai distribusi barang setelah tiba di daerah tujuan.
“Kita melihat masih ada persoalan dalam rantai pasok yang belum berjalan secara simetris. Jangan sampai biaya transportasi sudah ditekan melalui program tol laut, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat karena harga barang tetap tinggi ketika sampai di tingkat konsumen,” ujar Mercy.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam rantai distribusi barang setelah kapal tol laut tiba di daerah tujuan.
Karena itu, Kementerian Perhubungan terus melakukan supervisi untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan yang menyebabkan manfaat program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Program tol laut kami sudah menekan biaya di transportasi kapal di titik pelabuhan. Namun, berdasarkan hasil supervisi kami, masih terdapat permasalahan pada rantai distribusi setelah barang tiba di daerah tujuan. Sehingga, evaluasi dan pengawasan terus kami lakukan agar manfaat tol laut dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ungkap Masyhud.
Pembahasan RUU Daerah Kepulauan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat konektivitas antarpulau, tetapi juga memastikan distribusi logistik berlangsung lebih efisien sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
(R/dpd)
