PADANG PARIAMAN, forumsumbar ––Wakil Walikota Pariaman Mulyadi Hadiri Rapat terkait Kesepakatan Bersama terkait nasib 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang yang ada di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VI Padang, Ketapiang, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (5/5/2026).
Sebelumnya sebanyak 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang yang terdiri dari 63 petugas di Kota Padang, 72 petugas di Kabupaten Padang Pariaman dan 30 Petugas dari Kota Pariaman, terhadap 54 titik perlintasan sebidang dengan rincian 24 titik di Kabupaten Padang Pariaman, 20 titik di Kota Padang dan 10 titik di Kota Pariaman, berakhir pada 30 April 2026 dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak.
Berakhirnya kontrak tersebut berdasarkan surat dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang nomor KA.401/1/18/BTP-PDG/2026, perihal Pemberitahuan Perberhentian Penjagaan Sebidang tertanggal 29 April 2026.
Lihat Juga
“Untuk penggajian petugas penjagaan perlintasan sebidang memang tidak ada pagu anggaranya, selama ini kami mengambil dari dana lainya yang ada di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, dan hanya mampu membayar sampai akhir April kemaren,” terang Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Hendrialdi Ketika memimpin rapat.
Dengan adanya pemberhentian petugas tersebut, akhirnya menjadi viral dan mendapat berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, karena itu hari ini kita menggelar rapat koordinasi dan sekaligus untuk membuat kesepakatan bersama terkait masalah tersebut, tuturnya.
“Karena itu, kami mengharapkan masukan dari seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah yang punya wilayah, bagaimana kelanjutan dari petugas ini, dimana setelah kami hitung untuk Bulan Mei sampai Desember 2026, dana yang dibutuhkan mencapai 4 miliar untuk penggajian mereka dan rapat ini sekaligus membahas langkah kedepanya untuk tahun 2027,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda yang hadir langsung pada rapat tersebut, memberikan tanggapan dan petunjuknya terhadap nasib 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang yang ada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
“Awal dibentuknya petugas penjagaan perlintasan sebidang ini, adalah tingginya angka kecelakaan kereta api di tahun 2025, dimana sampai September 2025 sudah terjadi 22 kecelakaan. Karena itu, kami sebagi Anggota DPR RI dari Komisi V dan kesepakatan dengan Pak Dirjen di Kementerian Perhubungan untuk menambah petugas di perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya,” ungkapnya.
Walaupun tidak ada Pagu anggaran khusus untuk petugas ini di Kementerian Perhubungan, mereka tetap dipekerjakan dengan memakai anggaran lainya. Untuk tahun 2026 ini, untuk pergeseran anggaran ini di Kementerian, diperlukan MoU dan Kesepakatan Bersama yang kita lakukan hari ini, sehingga nanti baru dapat dicairkan untuk penggeseran anggaranya sampai akhir 2026, ucap pengusaha dan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
“Karena anggaran untuk penggajian petugas ini tidak ada di DIPA, Salah satu syarat dari pihak Kementerian adalah dengan melakukan MoU dan Kesepakatan Bersama seperti yang kita lakukan hari ini, agar nanti dapat dilakukan pergeseran anggaran. Dan kepada petugas, kami juga menyampaikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji, agar dapat dimaklumi karena membutuhkan proses di pusat,” tukasnya.
Putra kelahiran Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan ini menyebutkan, bahwa Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama, baik antara Pemerintah Pusat, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, KAI Divre II Sumbar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berkomitmen dan terus berkolaborasi dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumbar, ungkapnya.
“Dalam rapat ini disepakati bahwa pembiayaan bagi 165 petugas penjaga perlintasan akan ditanggung oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dibawah Kementerian Perhubungan, hingga Desember 2026 dan berlanjut ke tahun 2027, sesuai dengan kesepakatan bersama,” tegasnya mengakhiri.
Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Mulyadi menyampaikan dari 30 titik Perlintasan sebidang yang terdata di Kota Pariaman, Alhamdulillah 10 titik telah ada petugas penjagaanya, dengan jumlah petugas sebanyak 30 orang, dan kehadiran mereka sangat bermanfaat sekali oleh masyarakat dan pengendara kendaraan yang melintas.
“Sejak ditempatkannya petugas dalam menjaga perlintasan sebidang tanpa palang pintu sejak awal November 2025 lalu, ternyata mampu mengurai angka kecelakaan kereta api dengan kendaraan di Kota Pariaman bahkan tidak ada terjadi kecelakaan (zero accident),” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan banyaknya manfaat kehadiran petugas penjagaan perlintasan sebidang ini, kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pengendara, untuk itu kami bermohon agar penggajian mereka dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dibawah Kementerian Perhubungan, sebagai sinergi antara pusat dan daerah, dan kami mengapresiasi langkah Anggota DPR RI Komisi V Zigo Rolanda dalam mengatasi masalah ini.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama bersama semua Kepala Dinas Perhubungan tiap daerah yang hadir, Kepala Daerah, dan diketahui oleh Anggota DPR RI Komisi V Zigo Rolanda, untuk nanti disampaikan kepada Pak Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Acara ini juga dihadiri Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Asisten II Provinsi Sumbar Adib Alfikri, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Purnama Pangalinan, Wakil Walikota Padang Maigus Nasir, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Perwakilan KAI Divre II Sumbar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
(R/Kominfo)
