TANAH DATAR, forumsumbar ––Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi terbaik dalam perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025 se-Sumbar.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly selepas High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Capacity Building dalam rangka penyusunan Roadmap ETPD tahun 2025 di Auditorium Gubernur Sumbar di Padang, Senin (24/11/2025).
“Prestasi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan dukungan Pak Bupati Tanah Datar, karena sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu, sehingga Sekda bersama instansi terkait bisa berhasil meraih hasil seperti hari ini dengan skor 97,8%. Terima kasih dan kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung dan terlibat,” ujar Wabup.
Lihat Juga
Dikatakan Wabup lagi, ETPD berhubungan dengan bagaimana Pemerintah Daerah dan juga masyarakat dalam memanfaatkan smartphone atau HP Pintar dalam melakukan transaksi secara elektronik.
“Dari 3 kategori penilaian yakni aspek implementasi, realisasi dan lingkungan strategis, Tanah Datar ada pada nilai hijau. Ini sudah sangat baik, dan tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa datang,” ungkapnya.
Ditambahkan Wabup, peningkatan level digitalisasi daerah, diukur melalui Indeks ETPD, dengan mengimplementasikan transaksi non-tunai pada pajak daerah, retribusi, dan belanja daerah.
“Melalui elektronifikasi, maka proses transaksi menjadi lebih efisien dan transparan, pada akhirnya akan mengoptimalkan penerimaan PAD. Dan yang terpenting adalah pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat,” tukasnya.
Dalam kegiatan yang dibuka Gubernur Sumbar diwakili Sekda Provinsi Arry Yuswandi, Wabup Ahmad Fadly turut didampingi Sekda Abdurrahman Hadi dan Kepala Bapenda Jasrinaldi.
Arry mengemukakan, High Level Meeting ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi di tingkat pemerintah daerah. Mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemda (tunai dan non tunai) dan melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETPD serta melakukan langkah penyelesaian hambatan pelaksanaan ETPD
“High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah, baik bupat maupun walikota, dan mendorong untuk agar setiap daerah untuk melaksanakan setiap traksaksi pendapatan dan belanja daerah secara non tunai karena ini menjadi salah satu idikator penilaian championship TP2DD yang dilaksanakan setiap tahun,” pungkasnya.
(R/Prokopim)
