JAKARTA, forumsumbar — Kementerian PU (Pekerjaan Umum) memperkuat komitmen dalam mengawal program prioritas pemerintah dan strategis bidang infrastruktur sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Asta Cita.
Beberapa Inpres yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU antara lain percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan konektivitas jalan daerah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya pengawasan agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga akuntabel dan berintegritas.
Sekjen PU Wida Nurfaida menambahkan, proyek infrastruktur selalu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), sehingga peran Kejaksaan Agung melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) sangat strategis.
Melalui PPS, sinergi Kementerian PU dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memastikan proyek berjalan tepat waktu, mutu, dan sasaran, sekaligus memitigasi risiko hukum maupun non-hukum.
“Kegiatan PPS hari ini adalah langkah awal untuk menyatukan visi dan membangun komitmen bersama,” ujar Sekjen Wida, melalui keterangan pers, Jumat (12/9/2025).
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan Kejaksaan telah mengamankan 39 proyek strategis di berbagai wilayah dengan kriteria jelas untuk meminimalisir AGHT, termasuk pungutan liar, premanisme, dan hambatan birokrasi.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara Kementerian PU dan Kejaksaan Agung demi memperkuat stabilitas dan perekonomian nasional.
(R/pu)
