BALI, forumsumbar –— Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI melalui Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8/2025).
Forum ini dipimpin oleh Marsda TNI Eko D Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Gov-CSIRT.
Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, hingga instansi strategis lainnya.
Lihat Juga
Dalam sambutannya, Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informasi menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM untuk menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.
“Perkembangan teknologi digital membawa manfaat luar biasa, namun juga risiko besar seperti serangan siber, kebocoran data pribadi, dan sabotase infrastruktur vital. Data dan informasi kini menjadi aset strategis, sehingga literasi digital berbasis keamanan siber harus menjadi budaya bersama,” ujar Eko.
Eko menambahkan, Bali dipilih sebagai lokasi forum bukan tanpa alasan. Sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata dunia, Bali memiliki posisi strategis sekaligus ekosistem keamanan siber yang terus berkembang dengan hadirnya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, menegaskan bahwa lanskap ancaman siber Indonesia terus berkembang cepat. Serangan malware, ransomware, hingga Advanced Persistent Threat (APT) kini semakin menyasar sektor kritis pemerintahan dan layanan publik.
BSSN mendorong pembentukan CSIRT di seluruh daerah, pembangunan Security Operation Center (SOC), serta percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Langkah ini, akan memperkuat deteksi dan respons terhadap insiden siber,” kata Sulistyo.
Saat ini Gov-CSIRT menaungi 352 TTIS (94 pusat, 34 provinsi, 224 kabupaten/kota) yang bertugas mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber pada sektor administrasi pemerintahan.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap tercipta sinergi kuat antar pemangku kepentingan, sehingga ekosistem keamanan siber nasional semakin tangguh dan mampu menopang kedaulatan digital Indonesia.
(R/Polkam)
