PADANG, forumsumbar —Sebagai acara tutup tahun 2019, dan sekaligus evaluasi terhadap bencana alam yang terjadi di Sumbar, Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Sumbar mengadakan acara “Ngopi (Ngobrol Pintar)”, Jumat (27/12) di kantor Jemari Sakato di kawasan Gunung Pangilun Padang.
Diskusi diawali dengan pemutaran lagu Pasan Buruang yang dipopulerkan oleh Tiar Ramon dengan latar belakang video tentang hutan yang mulai rusak, dihadiri sekitar 30 orang penggiat kebencanaan yang merupakan anggota Forum PRB Sumbar, serta enam anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB).
Direktur Jemari Sakato Syafrimet, sebagai pemandu diskusi, membuka dengan pengantar bahwa pesan untuk menjaga hutan/alam telah disampaikan sejak lama. “Ternyata nasehat tersebut tak dipatuhi oleh seluruh masyarakat sehingga akhirnya terjadilah peningkatan tren bencana terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor yang mendominasi,” ujarnya.
Diskusi kemudian berjalan dengan dinamis, dimana pakar Geofisika Unand DR. Badrul Mustafa menjelaskan, peningkatan tren bencana hidrometeorologi memang diawali dengan pemanasan global, lagi-lagi karena ulah manusia yang menyebabkan gas rumah kaca yang kadarnya semakin tinggi, salah satunya melalui penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan energi listrik secara berlebihan dan sebagainya, yang berdampak pada perubahan iklim. Dan lagi-lagi manusia berkontribusi terhadap yang ditimbulkan.
Hal ini dipertegas oleh Direktur Walhi Sumbar Uslaini, dimana di beberapa daerah disebabkan oleh pembukaan lahan untuk penambangan ilegal. “Jikapun legal, seringkali tidak mempertimbangkan hak masyarakat. Jika masyarakat membuat pengaduan karena rasa khawatir, jarang sekali pengaduan tersebut disikapi secara positif sehingga masyarakat hanya pasrah dan jika terjadi bencana, maka masyarakatlah yang akan menjadi korban,” ucap Uslaini.
Pengawasan terhadap pengelolaan tambangpun tak pernah serius dilakukan. Di beberapa kasus, sebut Uslaini, alasan politis menyebabkan ilegal loging dan ilegal mining tersebut tetap berlangsung.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pembukaan lahan perkebunan juga luput dari pengawasan pemerintah daerah, seperti maraknya penanaman serai wangi juga berakibat pada berkurangnya tutupan hutan.
Sementara itu, Firdaus Jamal dari PKBI Cemara menguraikan bahwa dari penelitian LSM Warsi, tutupan hutan di Sumbar telah hilang sepertiganya. Sementara Zulfiatno menegaskan bahwa hujan adalah rahmat. Bukan hujan penyebab bencana tapi perilaku manusia yang tidak menjaga alam.
Hal ini senada dengan Pdt Afolo Waruwu bahwa nabi-nabi telah mencontohkan cara menjaga alam tapi manusia tidak patuh. “Upaya pengurangan risiko bencana ini tanggung jawab semua pihak tapi tentu saja pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab. Percuma saja Perda dan segala aturan dibuat tapi tak pernah benar-benar dijalankan,” tukuk Afolo.
Peserta diskusi lainnya Rahmadi menimpali, fakta bahwa upaya pengurangan risiko bencana ini tidak “sexy“. Berdasarkan pengalaman beberapa NGO/LSM yang berusaha mengakses dana CSR, maka perbandingan dana yang digelontorkan untuk tanggap darurat berbanding 100:1 dengan upaya pencegahan, mitigasi ataupun kesiapsiagaan. Semestinya tata kelola kebijakan harus selaras dengan proses penyadaran masyarakat.
Dinyatakan pula oleh Koordinator Forum PRB Sumbar Khalid Saifullah, harus ada keseriusan semua pihak. Jika tidak, maka kerugian akibat dampak bencana akan terus meningkat. Forum PRB Sumbar harus menyuarakan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan daerah Sumbar, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Jangan lagi ada upaya untuk menutup-nutupi kejahatan terhadap alam,” tegasnya.
Sementara KSB yang hadir berharap untuk juga dilibatkan dalam upaya edukasi masyarakat pada pra bencana.
Kemudian, disampaikan Ketua Bidang Humas dan Publikasi Forum PRB Sumbar Patra Rina Dewi (KOGAMI), Forum PRB Sumbar merupakan wadah bagi lembaga atau individu yang peduli pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui fungsi koordinasi, konsultasi, advokasi, monitoring dan evaluasi. “Kita jaga alam, maka alam akan jaga kita,” tutup Patra. (Rel/Patra)
