JAKARTA, forumsumbar —Pascabebasnya Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2009-2016 dari ketentuan hukum, dengan dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA), ada yang perlu dipahami dengan putusan PK tersebut agar publik bisa melihat secara jernih.
Beberapa pokok-pokok pikiran dan pendapat pakar hukum disampaikan Irman Gusman saat bersilaturahmi dengan puluhan jurnalis Sumbar yang kebetulan sedang berada di Jakarta dalam rangka studi tiru yang difasilitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar, Selasa (5/11) di Hotel Balairung, Matraman Jakarta.
Menurut Irman, yang terjadi sesungguhnya ia dibebaskan dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 26 September 2019 setelah pada 24 September MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan kepadanya. Putusan pengadilan dibatalkan artinya seluruh dakwaan jaksa KPK tentang Irman menerima suap itu dibatalkan, karena putusan hakim didasari pada dakwaan jaksa.
Salah satu alasan pembatalan itu, sebut Irman, adalah karena jaksa KPK dan hakim di PN Jakpus salah mengambil pasal dakwaan. Yang dipakai adalah Pasal 12 huruf b (b kecil) UU No. 31/1999 tentang suap. Dakwaan jaksa KPK yang menggunakan pasal ini dibatalkan oleh MA. Artinya ini bukan urusan suap. Inilah sebabnya MA dalam mengadili sendiri perkara PK ini tidak menggunakan Pasal 12 hruf b melainkan menggunakan Pasal 11.
Pasal 11 itu tentang “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
Berarti, lanjut Irman, pasal ini mengatur tentang tiga hal: Pertama, “menerima hadiah atau janji”. Semua yang namanya hadiah atau janji itu adalah gratifikasi. Dan gratifikasi itu bukan pelanggaran hukum. Gratifikasi yang melanggar hukum adalah yang tidak dilaporkan ke KPK dalam tempo 30 hari setelah menerima gratifikasi itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 B dan 12C. Dalam kasus Irman, hak dia untuk melaporkan gratifikasi itu diabaikan oleh KPK karena laporan gratifikasi tidak diproses oleh KPK.
Kedua, “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.”
Ketua DPD tidak memiliki kekuasaan maupun kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dalam urusan impor dan distribusi gula, sebab hal itu merupakan kewenangan Bulog. Jadi argumentasi ini tidak bisa dipakai untuk menghukum Irman.
Ketiga, “atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.” Kata Irman, inilah anak kalimat yang dianggap memenuhi unsur pembuktian menurut Prof. Eddy OS Hiariej. “Artinya, unsur pembuktian itu hanya ada pada anak kalimatnya saja, karena itu terlalu lemah”, ujarnya.
Dikatakan Irman, pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta Dr. Arief Setyawan juga menyebutkan, unsur pembuktian ini terlalu lemah sebagai dasar hukum, karena pikiran seseorang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Mana mungkin pikiran bisa dibuktikan kebenarannya sebagai dasar hukum?
Alasan lain yang dapat dimengerti adalah karena konstruksi dakwaan jaksa KPK yang menjadi dasar putusan hakim PN Jakpus adalah konstruksi dagang pengaruh (trading in influence), padahal trading in influence itu belum diatur sanksi pidananya dalam hukum positif Indonesia. Jadi, putusan PN Jakpus itu, oleh MA, dianggap tidak memilik dasar hukum. “Artinya, putusan PN Jakpus itu menyalahi asas hukum, karena itu dibatalkan oleh MA,” tegas Irman.
Putusan MA tersebut juga mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Kuasa Hukum Irman Gusman yaitu Dr. Maqdir Ismail dari Universitas Al-Azhar Indonesia.
Dengan pembatalan putusan PN Jakpus itu dan dikabulkannya permohonan PK Irman Gusman maka MA menetapkan bahwa pidana Irman seharusnya bukan 4 tahun 6 bulan, tetapi 3 tahun, karena pasal yang digunakan MA adalah Pasal 11.
Oleh karena ketika putusan MA itu dikeluarkan, Irman sudah menjalani lebih dari 3 tahun hukuman, maka putusan MA itu secara otomatis menyebabkan Irman harus dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin. Artinya, apapun redaksionalnya, putusan MA itu membuat Irman bebas, bukan membuat Irman dihukum.
Lebih lanjut disampaikan Irman, tentang hukuman tambahan, yang menyalahi dan menabrak Pasal 38 KUHP yang mengatakan bahwa hukuman tambahan dihitung mulai sejak pidana pokok dibacakan atau dapat diberlakukan, bukan sejak pidana pokok selesai dijalani.
“Seperti itu yang sesungguhnya terjadi”, tutur Irman, di hadapan jurnalis Sumbar yang hadir, di antaranya Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Ketua IJTI Sumbar Jonedi Kambang, Pemred Padek Heri Sugiarto, Pemred Rakyat Sumbar Revdi Iwan Syahputra, Pemred Haluan Rakhmatul Akbar, Bambang dari Singgalang dan lainnya dari media online. (IK)
