BUKITTINGGI, forumsumbar — Muhammadiyah bukan partai politik (parpol), tetapi Muhammadiyah harus berpolitik dalam mewujudkan tujuannya, dalam rangka meluaskan pengamalan prinsip fastabiqul khairat dan amar makruf nahi munkar.
“Berpolitik praktis bagi Muhammadiyah itu yang perlu dihindari. Tapi berpolitik dan membicarakan politik, ya sah-sah saja,” ujar Boiziardi AS, SH, MH, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, melalui keterangan persnya, Kamis (20/10/22).
Dikatakan Boiziardi bahwa hal tersebut ia sampaikan saat acara Sosialisasi Gebyar Muktamar Muhammadiyah, Senin 17 Oktober 2022, di Masjid Baitul Jalal Muhammadiyah, Mandiangin Bukittinggi.
Untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah sebagai persyarikatan, sebut Boiziardi lagi, seorang kader Muhammadiyah harus melakukan ijtihad politik. Salah satu ijtihad politik itu, dikatakannya ia yang pada Pileg 2024 mendatang menyatakan maju menjadi calon Anggota DPD RI dari dapil Sumbar.
“Sebagai kader, saya sudah bermuhammadiyah semenjak jadi mahasiswa dengan bergabung di IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Seterusnya kemari, menjadi pengurus di PWM Sumbar,” tukas Boiziardi, yang merupakan seorang pengacara (lawyer) dan dosen di beberapa perguruan tinggi, seperti Unitas, UM Sumbar dan UIN Imam Bonjol.
Saatnya sekarang, kata Boi, demikian mantan Anggota KPU Kota Padang ini akrab disapa, Muhammadiyah benar-benar mempunyai kader yang duduk di DPD RI. “Untuk itu Muhammadiyah Sumbar harus satu suara, dan saya sebagai kader mohon doa dan dukungan maju menuju DPD RI,” tutur Boiziardi.
Selain Boiziardi, hadir pada acara sosialisasi muktamar yang akan digelar pada 18-20 November 2022 di Solo Jawa Tengah tersebut, Dr Bakhtiar (Wakil Ketua PWM Sumbar), Drs Apris (Ketua Kwarwil Kepanduan Hizbul Wathan Sumbar), Syamsurizal, MAg (Wakil Sekretaris Majelis Tabligh PWM Sumbar).
Kemudian Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bukittinggi Dr Ismael Novel, serta jajaran pengurus PDM dan ‘Aisyiah, berikut pengurus cabang dan ranting se Kota Bukittinggi.
(Ika)
