PADANG, forumsumbar— Ketua DPRD Sumbar Supardi, yang didampingi Anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat, menggelar diskusi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar, di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Jl Sudirman Padang, Rabu (31/8/22).
Diskusi yang melibatkan juga ketua-ketua asosiasi pariwisata di Sumbar itu berhasil melahirkan Roadmap Pariwisata Sumbar dengan konsep dan segmen pasar yang jelas.
BPPD Sumbar yang dipimpin Sari Lenggogeni dan para ketua asosiasi pariwisata Sumbar, mengapresiasi pertemuan tersebut, dimana telah 12 tahun lamanya mereka tidak pernah duduk bersama dengan pihak legislatif.
“Maka dari itu kesempatan emas ini digunakan untuk membahas segala permasalahan serta gagasan pengembangan pariwisata Sumbar,” ujar Sari Lenggogeni.
Pembahasan tersebut, antara lain tentang rencana berbagai program iven nasional PHRI Sumbar yang disampaikan langsung ketuanya Rina Pangeran.
Kemudian Ketua Astindo Sumbar Nasirman Chan menyampaikan pengembangan infrastruktur pariwisata Sumbar. Dan tak lupa Ketua Asita Darmawi melontarkan bagaimana menyingkapi pengelolaan program pariwisata di tengah minimnya alokasi anggaran.
Menanggapi hal tersebut, termasuk isu entry point Kuala Lumpur – Padang serta mahalnya tiket pesawat yang mempengaruhi minat wisatawan berkunjung ke Sumbar, menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi bukanlah hal krusial, tapi ia justru mendorong pariwisata Sumbar harus bisa menjual produk pariwisata yang berbeda dari daerah lain, yaitu budaya Sumbar.
“Jika hanya mengandalkan destinasi alam, daerah lain juga punya, tapi kalau budaya dan adat istiadat Minangkabau yang kaya dan unik ini ‘dijual”, otomatis kunjungan wisata di Sumbar bakal tinggi, tidak terpengaruh dengan harga tiket pesawat, karena memang tujuan mereka ke Sumbar untuk melihat keunikan budaya tadi,” tuturnya.
Supardi berjanji akan mengalihkan sisa dana dari Program Unggulan (Progul) yang direvisi, dan ia berharap diskusi ini bisa merumuskan konsep pariwisata yang jelas dan tepat sasaran.
“Besok kita akan evaluasi program-program yang menurut kita tidak efektif, sehingga sisa dananya akan kita alihkan untuk pariwisata Sumbar ini,” tegas Supardi disambut riuh dan tepuk tangan peserta diskusi.
BPPD Sumbar diminta untuk melakukan sinergi bersama asosiasi dan mendapatkan dukungan rancangan anggaran APBD untuk program pariwisata Sumbar sebesar Rp1,5 M dari Ketua DPRD Sumbar dan anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat.
Sementara menurut Hidayat, untuk mewujudkan konsep wisata budaya tersebut dapat dilakukan seperti Dewan Kebudayaan yang bersinergi dangan Pemerintah Daerah dan sektor UMKM yang meningkatkan perputaran uang di Sumbar sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat.
“BPPD bisa seperti Dewan Kebudayaan yang dibentuk dalam mewujudkan konsep pariwisata di Sumbar karena dari situlah akan terbentuk sinergisitas yang efektif antara masyarakat, pelaku wisata, asosiasi pariwisata hingga pemerintah daerah” ujar Hidayat.
Zuhrizul, Ketua IATTA menyimpulkan dari semua ide dan gagasan diskusi, dimana ia berharap agar disusun betul Roadmap Pariwisata Sumbar sehingga jelas apa konsep program pariwisata Sumbar, siapa segmen pasar pariwisata Sumbar dan mau di bawa kemana wisata Sumbar ini.
“Malam ini konkret semuanya, hasil diskusi ini akan akan menjadi Roadmap Pariwisata Sumbar yang tepat sasaran, efektif dan sustainable. Yang paling penting jalin selalu komunikasi hangat dengan pemerintah, DPRD dan stakeholder terkait,” tutur Zuhrizul.
Turut menyumbangkan ide pemikiran, Soedjoko (Ketua IHGMA), Elvis Kasmir (Ketua ASATI), Yulviadi (Ketua Sumbar Ekraf), Hanif dari ASPI, M Tanjung penyelam profesional, dan Firdaus ‘mbol’, serta dari KPID Sumbar, Komisi Informasi (KI) Sumbar, PPHI dan asosiasi HPI.
(Rel/monsis)
