PADANG, forumsumbar— Mantan Ketua KONI Kota Padang yang juga mantan Bendahara Persatuan Sepakbola Padang (PSP), melalui pengacara yang mendampinginya dengan tegas menyatakan kalau mantan Walikota Padang Mahyeldi, saat ini Gubernur Sumbar, terlibat dalam kasus korupsi KONI Kota Padang, dimana menyebabkan Agus Suardi alias Abien, serta dua lainnya menjadi tersangka.
Pernyataan keterlibatan Mahyeldi tersebut disampaikan pengacara yang mendampingi Agus Suardi atau Abien melalui jumpa pers, di salah satu rumah makan, Sabtu (14/5).
Dalam keterangan yang dibacakan pengacara Abien, dengan jelas kalau anggaran untuk bantuan kepada PSP sebenarnya sudah ditolak Mendagri ketika konsultasi, namun untuk tetap didapatkan anggaran tersebut dititipkan pada anggaran KONI.
Legalitas pembayaran anggaran untuk PSP saat itu juga diperkuat dengan disposisi Walikota Padang Mahyeldi, dengan bunyi setuju dibayarkan.
Menurut Abien, yang memperparah keadaan tidak adanya nomenklatur bantuan untuk PSP di KONI Kota Padang, namun karena adanya setuju dibantu, dan uangnya dititip pada KONI Kota Padang, maka Abien sebagai Bendahara PSP yang juga Ketua KONI Kota Padang tetap harus mencairkan, karena ada kata setuju dibantu dalam rekomedasi walikota pada Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD).
“Bantuan tersebut ketika Mahyeldi menjabat walikota dan juga Ketua PSP pada tahun 2015-2017, dan semua ditutup ke KONI Padang, agar tidak dipangkas Gubernur Sumbar, sesuai Permendagri,” ulas Agus Suardi yang dibacakan pengacaranya.
Pada kesempatan jumpa pers itu, tampak sekali-sekali pengacara Abien melakukan koordinasi dengannya, sambil menunjuk kertas yang dibacakan.
Tujuan Abien memberikan keterangan pers untuk melakukan justice collaborator, sehingga Mahyeldi yang saat ini sebagai Gubernur Sumbar juga diperiksa dalam kasus korupsi dana hibah tersebut.
Karena kasus yang menyeret Abien ketika menjadi Ketua KONI Kota Padang, menyebabkan ia juga dicopot dari jabatan Ketua KONI Sumbar, dan Ketua Umum KONI Pusat menunjuk seorang Plt untuk menggantikan posisinya, sembari mempersiapkan Musprovlub untuk memilih pengganti Abien.
Keberanian Abien menyeret Mahyeldi untuk ikut bertanggung jawab dan menjadi tersangka, membuat terjadi kehebohan, baik di kalangan olahraga maupun kalangan masyarakat lainnya, termasuk juga kalangan politik.
“Kami tetap melakukan justice collaborator, karena ini untuk keadilan, dan kesetaraan di depan hukum, kasus ini bisa terjadi karena ada rekomendasi dari walikota yang saat itu merupakan Ketua PSP, jadi gak ada alasan untuk membantah, karena risikonya bisa saja anggaran lain akan terpangkas dan pembinaan atlet menjadi terbengkalai,” tutup mereka sembari meminta ketegasan terhadap Mahyeldi.
(Rel/Nov)
























