PARIAMAN, forumsumbar — Kepala Desa Cubadak Air, Kota Pariaman, mengharapkan dukungan Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH, terhadap rencana pengembangan pasar dan pariwisata di daerah itu.
Hal ini mengemuka saat pertemuan Leonardy dengan Kepala Desa serta perangkatnya di kantor desa itu, Selasa (19/4) lalu.
“Masyarakat sebenarnya merasakan manfaat dana desa, dimana di masa Covid-19 masyarakat mendapatkan BLT Dana Desa. Namun mereka umumnya lebih mengharapkan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di mereka,” ujar Kepala Desa Cubadak Air, Sabar Ali.
Harapan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat agar pasar direnovasi. Pasar tersebut sudah terasa tak memadai lagi, kecil dan hanya berupa los. Pasar jadi penuh sesak hingga kurang nyaman dan mengganggu arus lalu lintas.
“Telah kami upayakan melalui Musrenbang hingga ke tingkat kota, tapi belum ada realisasinya hingga kini,” ungkap Sabar.
Kondisi yang sama juga dirasakan ketika ingin mengembangkan potensi wisata air di Bendungan Batang Mangguang. Ada keinginan menjadikannya kawasan wisata air, pemandian, dan mancing.
Jika dikembangkan jadi wisata pemandian, maka di kiri dan kanan bendungan harus dibuat talud dan jalan inspeksi. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan dengan dana desa.
Tak hanya itu, di sektor wisata Desa Cubadak Air ingin menjadikan areal persawahan sebagai wisata alam. Lokasi wisata alam ini disandingkan dengan wisata kuliner.
“Sepanjang jalan Cubadak air ini dibuat wisata kuliner, dan areal persawahan dijadikan tempat main dan ada pondok-pondoknya. Ada wisata mancing ikan dan belut juga,” ungkap Sabar.
Dia juga mengatakan bangunan kantor desanya, dimana kondisi kantor saat ini perlu dilanjutkan pembangunannya agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ditegaskan Sabar, desa sulit merealisasikan harapan masyarakat tersebut, karena dana desa yang biasanya di atas Rp1 miliar kini hanya diterima Rp674.002.000. Sebanyak 68 persen habis untuk BLT Dana Desa (40 persen), ketahanan pangan dan hewani (20 persen), serta penanganan Covid-19 (8 persen). BLT Dana Desa diberikan kepada 75 kepala keluarga.
“Sulit melakukan pembangunan fisik. Untuk kantor tidak bisa pula digunakan alokasi dana desa (ADD) karena sudah terpakai untuk siltap dan operasional,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan Kepala Desa, Leonardy Harmainy mengatakan penggunaan dana desa telah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2021. Penggunaan dana desa harus mengacu pada aturan tersebut. Akibatnya tentu kepala desa tidak dapat menunaikan janji semasa kampanye pilkades lalu.
“Terpenting saat ini warga Pak Kades tidak ada lagi yang tidak menerima bantuan pemerintah apakah BLT Dana Desa, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT),” ujar Leonardy.
Untuk pengembangan pariwisata, kata Leonardy, memang perlu kita dorong. Pariwisata bila dikelola dengan baik maka bisa menjadi pemasukan bagi desa.
“Untuk bendungan, yang berwenang adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Buat perencanaan dan ajukan permohonan kepada dinas tersebut. Kita dorong bersama,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.
Sementara untuk pasar, dan wisata alam atau wisata kuliner, Kepala Desa disarankan untuk memperjuangkan dalam Musrenbang, membuat permohonan ke dinas hingga kementerian terkait.
“Kepala Desa hendaknya juga memanfaatkan jalur anggota DPRD Kota Pariaman yang anak asli desa atau dapilnya di Cubadak Air ini. Manfaatkan seluruh lini dan tinggal menunggu mana yang cepat terealisasi nantinya,” tegasnya.
Namun dia mengingatkan, setiap membuat permohonan, hendaknya disertai dengan perencanaan, jelas anggaran yang dibutuhkan serta hal lain yang mendukung agar permohonan tersebut cepat mendapat persetujuan.
(Zul)
