JAKARTA, forumsumbar— Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj Nevi Zuairina dalam menanggapi pemerintah yang mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga, meminta agar persoalan minyak goreng juga perlu ada solusi mengurai akar masalah yang membuat kondisi tata niaga minyak goreng seperti 6 bulan terakhir.
“Selain pada kebijakan BLT minyak goreng ini, ada hal esensial yang mesti diselesaikan yakni kekuatan pemerintah untuk menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis termasuk minyak goreng. Saat ini, swasta lebih superior dibanding pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng menjadi pelajaran penting ke depan jangan sampai ini terjadi lagi”, tutur Nevi, melalui keterangan persnya, Kamis (7/4).
Politisi PKS ini mendapati data bahwa dengan digelontorkannya BLT minyak goreng kepada masyarakat yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dan 2,5 juta pelaku UMKM gorengan, mesti dapat menjadi solusi jangka pendek. Karena BLT tersebut nilainya cukup besar yakni lebih kurang sebesar Rp6,9 triliun, meskipun bila diurai hanya senilai Rp300.000 per keluarga.
Lihat Juga
Nevi menerangkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, dana BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran bansos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Dengan adanya BLT minyak goreng, maka sebagian dana tersebut, tersedot untuk BLT minyak goreng.
Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, harusnya pemerintah tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di Tanah Air, sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng.
“Ini yang saya harapkan menjadi solusi jangka panjang di kemudian hari. Sedangkan untuk jangka menengah, saya setuju dengan KPPU yang merekomendasikan pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit. Hal itu terutama dilakukan di wilayah yang tidak terdapat produsen minyak goreng. Sehingga pasokan minyak goreng di daerah tersebut tetap terjaga”, tegas Nevi.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini mengingatkan bahwa saat ini beban pemerintah sudah cukup berat, dimana masih harus memberikan subsidi listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite sebagai konsekuensi agar ekonomi rakyat kecil tidak semakin terpuruk setelah dihantam pandemi Covid-19.
‘Saya mengingatkan, agar pelaksanaan BLT minyak goreng mesti tepat sasaran. Ini penting menjadi perhatian karena pengalaman masa lalu yakni pada Agustus 2021 Mensos Risma pernah menyatakan bahwa masalah utama di Kemensos ialah perihal data ganda bantuan sosial (bansos) dan skema program bantuan yang berbelit. Semua persiapan harus matang karena jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari”, tutup Nevi.
(Rel/nzcenter)
