PADANG, forumsumbar — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) membutuhkan stakeholder lain dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan.
Bawaslu juga bertanggungngawab dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk memperkuat pengawasan pemilu, khususnya pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Untuk itu Bawaslu Sumbar berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan profesi untuk melakukan pengawasan pemilu.
Mengkonkretkan hal itu, Bawaslu Sumbar melakukan kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar.
Kegiatan itu dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kalangan Profesi, Sabtu (26/2) di The ZHM Premier Hotel, Padang.
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama dengan JPS dan PGRI dalam upaya membangun kolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengawasan.
“Karena itu, kami dari Bawaslu Sumbar melibatkan banyak stakeholder untuk kesuksesan pesta demokrasi ini. Tidak hanya dengan PGRI dan JPS, sebelumnya kami juga telah melakukan MoU dengan beberapa perguruan tinggi di Sumbar,” kata Surya Efitrimen.
Juga dalam upaya memasifkan gerakan pengawasan, lanjut Surya, Bawaslu Sumbar juga mempersiapkan pelatihan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar di sejumlah kabupaten dan kota.
“Kita berharap, setelah di tingkat provinsi, ke depan Bawaslu kabupaten / kota meneruskannya dengan stakeholder setempat. Bawaslu mesti melibatkan banyak pihak dalam melakukan pengawasan demi terwujudnya azas pemilu yang jujur dan berkeadilan,” ungkap Surya Efitrimen.
Ketua PGRI Sumbar, Darmalis sangat mengapresiasi Bawaslu Sumbar yang melibatkan PGRI dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bagi kami di PGRI, ini penghormatan yang luar biasa dari Bawaslu Sumbar karena dari pengalaman kami selama ini banyak guru yang terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS. Dengan kerjasama ini, akan semakin memperkuat komitmen kami dalam menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Darmalis.
Mewakili JPS, Isa Kurniawan menyampaikan bahwa JPS yang merupakan wadah berkumpulnya para pemimpin redaksi (Pemred) media cetak, elektronik dan online, merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan di media yang dipimpinnya.
“Sebagai orang media, pengawasan terhadap semua kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan, sudah merupakan bagian dari tanggungjawab dan tugas kami. Apalagi dengan adanya MoU ini, tentu akan lebih memperkuat komitmen kami dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 ini,” ucap Isa.
(Rel/jps/ms/ald)
