AGAM, forumsumbar–– Jalur Sicincin-Malalak harus terus mendapatkan perhatian semua pihak. Pemerintah diharapkan segera melakukan perbaikan jika ruas jalan tersebut rusak, longsor, terban dan lainnya. Sementara dari pihak masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjadikan ruas tersebut tak ada lagi penyempitan sebagaimana yang terjadi saat ini.
“Ruas Sicincin-Malalak ini dibuat karena pertimbangan mendalam atas kondisi jalan Padang-Bukittinggi yang sering macet. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan,” ujar Anggota Komite IV DPD RI, H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH, melalui keterangan persnya, Selasa (21/12).
Leonardy mengungkapkan bahwa ruas Sicincin-Malalak dibuat untuk mengurai kemacetan di ruas Padang-Bukittinggi. Saat Leonardy menjabat Ketua DPRD Sumbar ada pemikiran untuk membangun jalan tol. Namun pertimbangannya tidak ekonomis dan akan mematikan perekonomian masyarakat di sepanjang ruas jalan tersebut.
Lihat Juga
Bersama dengan Hediyanto (alm), yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumbar, dibahas kemungkinan lainnya, lalu diputuskan membuat jalan Padang-Bukittinggi dua jalur. Satu jalur di ruas Padang-Bukittinggi dan satu jalur lagi yaitu Sicincin-Malalak. Namanya Jalan Dua Jalur Padang Bukittinggi, Sicincin-Malalak.
“Alhamdulillah, ruas ini telah kita rasakan manfaatnya. Tinggal bagaimana kita meminimalkan risiko bencana melewati ruas ini dan menghilangkan penyempitan yang masih ada di beberapa titik,” ujarnya.
Bencana longsor dapat diminimalkan dengan menjaga hutan di panjang ruas jalan tersebut. Hutan dijaga dengan mengurangi penebangan pohon secara liar.
Penebangan pohon dibatasi dengan mengurangi pemanfaatan kayu untuk bahan bakar. Mengubah pemakaian kayu sebagai bahan bakar dengan gas. “Tak akan banyak lagi onggokan kayu bakar di ruas Sicincin-Malalak,” tegasnya.
Leonardy mengharapkan agar jangan lagi mempopulerkan istilah Malalak tertinggal. Bagaimana kita mengupayakan jalan ini bermanfaat untuk masyarakat. Buatlah rest area atau usaha-usaha yang meningkatkan perekonomian.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI tersebut mengungkapkan hal ini usai kunjungan ke Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Dimana dalam pertemuan itu, Walinagari Abdul Hamid Dt Tan Kabasaran l, SPdi menginformasikan ada empat titik di nagarinya yang mengalami longsor yaitu satu titik di Jorong Sigiran dan tiga titik di Jorong Salimpauang.
Walinagari Malalak Utara, Abdul Hamid menyampaikan kegembiraannya terhadap kedatangan Senator Leonardy ke wilayah yang dia pimpin.
Selain longsor yang baru terjadi dan telah bisa dilewati, kepada Leonardy dilaporkan harapannya tentang kebijakan Dana Desa saat ini. BLT yang harus 40 persen, menjadikan pembangunan fisik yang telah lama direncanakan harus ditunda terus.
“Kami berharap fasilitasi dari Pak Leonardy agar nagari kami bisa melakukan pembangunan fisik yang telah direncanakan tersebut,” ujarnya.
Dia mencontohkan, rencana pembangunan lantai dua kantor harus ditunda dulu. Sementara kondisi kantor kurang memadai untuk memberikan pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat.
Kasi Trantib Kecamatan Malalak, Syafril menyokong penyampaian dari walinagari. “Kami mewakili Camat Malalak juga sangat senang dengan kehadiran bapak ke kecamatan kami. Diharapkan kedatangan ini memberikan informasi, wawasan dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kami,” ungkapnya.
Anggota Bamus, Afrizal menambahkan keterangan dari walinagari. Dia mengutarakan tentang perlunya pembangunan jalan usaha tani, terusan dari kantor walinagari ini. Di jalan itu banyak hasil tani, kulit manis juga banyak di sana. Jalan bermanfaat untuk terjaminnya pengangkutan hasil tani, air bersih dan perluasan wilayah.
“Jika jalan ke sana terbuka banyak hal yang bisa dibangun, minimal sampai pondok pertama yang kami bangun dulu akan sangat banyak manfaatnya,” katanya.
Perangkat nagari yang diwakili Kasi Pemerintahan M Fadhli dan Ilhammudin mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan perangkat nagari/desa. Sebab perangkat telah membuat pakta integritas untuk mengabdi sampai usia 60 tahun.
Sedapat mungkin status mereka ditingkatkan hingga mereka pun tenang mengabdi. Juga meminta kesempatan menambah pendidikan.
“Kami saat ini dituntut untuk mengisi 17 macam laporan. Kadang hal teknis harus juga kami kuasai sementara kami hanya dapat bimbingan sehari semalam. Kalau bisa kami juga diberikan menambah pendidikan,” ujarnya.
(Zul)
