PARIAMAN, forumsumbar —Walikota Pariaman Genius Umar membuka acara Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang di adakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar dan diikuti oleh peserta yang berasal dari PPID Pembantu, LSM, ormas, tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Pariaman bertempat di Pendopo Rumah Dinas Walikota Pariaman, Rabu (5/5).
Dalam sambutannya Walikota Genius menyebutkan dalam teori good goverment, apa yang dikerjakan pemerintah dapat dilihat jelas oleh masyarakat, maka fungsi peran media adalah penyampai informasi yang benar kepada masyarakat.
Kritik dari masyarakat dan media adalah bagian dari keterbukaan informasi publik, dan merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi yang benar.
“Saat ini banyak informasi di sosial media yang bersifat informasi sangat menentukan opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah, jika informasi itu positif maka kinerja pemerintah akan berjalan baik pula,” ujar Genius.
Sementara itu, Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah Kota Pariaman karena sudah masuk dalam kategori Informatif. Tanti juga mengajak ormas tetap mengawal keterbukaan informasi badan publik.
“Sebuah kebijakan dikeluarkan hendaknya dimplementasikan secara baik, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, baik itu dari badan publik kepada masyarakat” ujar tanti.
Salah satu narasumber bimtek HM Nurnas yang merupakan Anggota DPRD Sumbar dan juga salah satu inisiator awal berdirinya KI di Sumbar hingga akhirnya tahun 2014 KI Sumbar berdiri, menilai bahwa KI bukan hanya bertugas menyidangkan permasalahan keterbukaan informasi saja, tetapi juga bisa mengedukasi serta mengadakan bimtek kepada seluruh pemerintah daerah dan lapisan masyarakat sehingga keterbukaan informasi bisa terwujud dan semua informasi bisa di akses.
Nurnas juga mengatakan good governance dan clean goverment adalah bagaimana terwujudnya semua informasi tanpa batas dan sebuah keniscayaan.
“Keterbukaan informasi merupakan parameter kesuksesan sebuah daerah karena jika keterbukaan informasi sudah terlaksana maka bukan tidak mungkin tindakan korupsi dapat diminimalisir. Pokoknya keterbukaan informasi publik sebagai alat kontrol masyarakat,” ujar Nurnas.
(Rel/ppid-kisb)
