JAKARTA, forumsumbar —Pada Rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Anggota DPR RI Komisi VI, Hj Nevi Zuairina, meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN agar dalam penyusunan roadmap BUMN 2020-2024 menemukan formula yang ideal, dalam artian yang disusun itu sangat memungkinkan untuk direalisasikan.
Karena menurutnya, sumber daya alam Indonesia sangat besar potensinya, dimana hasil pengelolaan seluruh asetnya hanya sekelumit yang mampu masuk kas negara, sehingga roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan oleh Menteri Erick Thohir untuk di buat hingga 2024, akan menjadi pembuktian kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara.
“Dalam waktu dekat, pembentukan holding di berbagai sektor adalah momen penting tonggak baru pengelolaan BUMN. holding Sektor Pertambangan, holding Sektor Minyak Gas dan Bumi (Migas), holding Sektor Farmasi, holding BUMN klaster pangan dan merger Bank Syariah milik negara, merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Baik dan penuh tanggung jawab pengelolaannya merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju”, tutur Nevi.
Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergisitas antar-BUMN, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
Nevi menekankan sejak awal bahwa perusahaan negara ini jangan sampai bersaing dengan swasta terutama swasta pada skala UMKM. Justru ia meminta, agar UMKM dapat dibina oleh BUMN, bisa dalam bentuk kemitraan, atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah yang secara kekokohan stabil ketika mendapat ujian berbagai situasi bisnis termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini.
“Roadmap BUMN ini semua orang menaruh harapan besar kepada BUMN untuk mereformasi seluruh manajemen perusahaan plat merah menjadi perusahaan yang modern, efisien dan kontributif. Ini merupakan ajang seleksi ketat untuk mengeliminir atau melebur perusahaan-perusahaan yang hanya menjadi benalu negara”, kata Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta dengan sangat kepada Kementerian BUMN, ketika implementasi roadmap ini, benar-benar ada realisasi pembinaan UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 60 juta pelaku. Merupakan kebaikan sangat besar peran negara kepada rakyatnya, ketika UMKM ini tumbuh dan berkembang akibat peran serta BUMN. Mesti ada pelibatan UMKM yang secara tekstual masuk dalam roadmap BUMN.
“Saya menginginkan, UMKM tidak hanya mendapat perlakuan normatif saja dari BUMN. Dampak yang terlihat adalah mereka hanya stagnan saja, tidak pernah naik kelas. Desain pembinaan UMKM mesti tertuang secara komprehensif dalam roadmap BUMN ini”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/DPD)
