PADANG PARIAMAN, forumsumbar —Persoalan informasi publik tidak hanya sebatas penyediaan informasi saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi publik.
Hakikatnya seluruh informasi tentang pemerintahan adalah terbuka. Tidak ada yang harus ditutupi. Namun ada beberapa yang bisa dikecualikan dengan sifatnya terbatas, dan harus melalui proses uji konsekuensi.
Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menegaskan pimpinan badan publik harus paham dengan pola keterbukaan informasi publik ini.
“Kalau ada pejabat yang masih menutupi informasi, maka dicurigai ada masalah pada pejabat itu, karena jika berkaitan dengan penggunaan APBD dan APBN maka seharusnya terbuka saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Hal tersebut diungkapkan dalam Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Sumbar di Padang Pariaman, Selasa (17/11).
Selain HM Nurnas, penjelasan tentang keterbukaan informasi juga dijelaskan oleh Komisioner Bidang PSI Arif Yumardi dan Kabid IKP Kominfo Padang Pariaman.
Nurnas juga juga menegaskan keterlibatan masyarakat dalam tata pemerintahan saat ini adalah suatu keharusan. Kuncinya adalah transparansi dari badan publik, untuk memunculkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat tersebut.
“Transparansi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena yang menjadi objek kebijakan adalah masyarakat,” lanjut Nurnas.
Sementara itu, Arif Yumardi menekankan agar masyarakat berperan aktif dalam mencari informasi publik. Karena informasi publik itu adalah hak asasi masyarakat yang dilindungi konstitusi dan UU.
“Tapi pemohon informasi dalam hal ini adalah masyarakat, harus bertanggung jawab dalam mencari informasi publik. Penyelesaian sengketa di KI hanya dapat dilakukan apabila pemohon telah menempuh proses keberatan di internal badan publik,” jelas Arif Yumardi.
Kabid IKP Diskominfo Padang Pariaman Dedi Supendri menegaskan tentang progres Padang Pariaman dalam pengelolaan informasi publik.
“Padang Pariaman komit untuk keterbukaan informasi, silahkan masyarakat untuk mengakses informasi ke PPID,” tuturnya.
Bimtek penyelesaian sengketa informasi ini mengundang tokoh masyarakat di Padang Pariaman, tujuannya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alur layanan sesuai dengan Undang-Undang.
“Komisi Informasi mengharapkan tokoh masyarakat yang hadir menjadi corong keterbukaan informasi di tengah masyarat,” harap Ketua KI Sumbar Nofal Wiska saat memberi sambutan.
(Rel/KI)
