NUSA TENGGARA BARAT, forumsumbar — Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyampaikan bahwa dalam praktek pembentukan peraturan daerah (perda) selama ini terdapat berbagai permasalahan, dikarenakan penyusunan program pembentukkannya belum didasarkan pada skala prioritas.
“Seharusnya dalam setiap proses atau prosedur penyusunan perda dilakukakan secara lebih terarah dan terkoordinasi, perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam mengenai muatan yang akan diatur dalam perda. Lalu disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah, serta mudah dipahami,” ucapnya.
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Implementasi Peran dan Tugas DPD RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah“, di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (16/11).
Lihat Juga
Dalam sambutannya Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan terdapat perda yang dikualifikasikan sebagai perda bermasalah dan karenanya harus direvisi atau dibatalkan. “Maka dalam forum ini, DPD RI akan menyosialisasikan mengenai mekanisme terkait implementasi pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah,” tutur Mahyudin.
Sekdaprov NTB yang mewakili Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi menginformasikan bahwa NTB memiliki Perda mengenai penyakit menular. “Kami adalah daerah pertama yang menerbitkan perda mengenai pencegahan penularan penyakit termasuk Covid-19. Mudah-mudahan dengan konsistensi penegakkannya, diharapkan perda ini dapat berkontribusi,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya FGD ini, dapat menambahkan kualitas perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat di daerah.
Selanjutnya Wakil Ketua DPD RI Mahyudin beserta rombongan, melakukan media visit ke Lombok Post. Dalam kunjungannya itu Mahyudin menuturkan tujuan dari kunjungan ke NTB. “Seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada serentak, pilkada saat ini memang sangat spesifik tidak seperti biasanya, dalam pelaksanannya diiharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai timbul klaster baru penyebaran Covid-19,” tuturnya.
Mahyudin menambahkan, media dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menyambut pesta demokrasi. “Penting sekali edukasi kepada masyarakat, masyarakat Indonesia paling susah untuk tidak berkumpul, apalagi nanti biasanya tim yang menang suka melakukan seperti syukuran,” tambahnya.
General Manager Lombok Post Haliluddin menyampaikan terkait dengan kelanjutan pembangunan dan pemekaran daerah. “Kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan Sirkuit Mandalika, dan juga tentang pemekaran daerah. Kami berharap DPD RI dapat mengambil peran sebagai penyambung lidah daerah,” paparnya.
Seperti yang diketahui saat ini sedang dibangun Sirkuit Mandalika untuk digunakan perhelatan Motor GP.
Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI Mahyudin itu, didampingi oleh para Senator antara lain Evi Avita Maya asal Nusa Tenggara Barat, Yustina Ismiati Senator asal Kalimantan Tengah, Hasan Basri Senator asal Kalimantan Utara dan Sukriyanto Senator asal Kalimantan Barat. Rombongan menyempatkan mengunjungi Kantor Daerah DPD RI Nusa Tenggara Barat dan diterima oleh Kepala Kantor Daerah DPD RI.
(Rel/DPD)
