Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
GENAP 20 Februari 2026, satu tahun sudah Dr H Jhon Kenedy Azis, SH, MH memimpin Kabupaten Padang Pariaman bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat. Momentum ini berkelindan dengan capaian bergengsi: Jhon Kenedy Azis—yang akrab disapa JKA—masuk dalam jajaran sepuluh kepala daerah penerima Anugerah Kebudayaan Nasional dari Persatuan Wartawan Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026, di Provinsi Banten.
Penghargaan ini menandai pengakuan nasional atas cara Padang Pariaman menata kebudayaan sebagai infrastruktur sosial. JKA menyebut anugerah itu milik masyarakat, milik nagari, milik komunitas. Pernyataan tersebut menyimpan pesan politik kebudayaan: pemerintah hadir sebagai penggerak, warga menjadi aktor utama.
Presentasi di hadapan dewan juri, JKA memaparkan satu program kunci: Gerakan 100 Festival. Program ini menghidupkan kembali denyut budaya lokal—kuliner tradisi, pencak silat, pacu kudo, hingga perayaan Maulid Nabi—sebagai pintu masuk penguatan pariwisata berbasis nagari dan ekonomi kreatif rakyat.
Gerakan ini berbeda terletak pada filosofi pendanaannya. Pemerintah daerah menolak pendekatan serba-APBD. JKA memilih menghidupkan tradisi lama yang telah lama berakar dalam struktur sosial Padang Pariaman: badoncek!
Badoncek merupakan praktik gotong royong penggalangan dana secara swadaya oleh warga kampung dan para perantau. Tradisi ini hidup dari kepercayaan sosial, relasi kekerabatan, dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap ruang hidup bersama. Di tangan JKA, badoncek bertransformasi menjadi instrumen kebijakan budaya.
Dalam satu kalimat yang mencerminkan orientasi kepemimpinannya, JKA menyampaikan: Badoncek kami jadikan fondasi gerakan kebudayaan. Dari sana lahir partisipasi, rasa memiliki, dan keberanian warga membiayai masa depannya sendiri.
Filosofi ini menyiratkan satu prinsip penting: pembangunan kebudayaan memerlukan energi sosial, bukan hanya instrumen birokrasi. Di sinilah kebudayaan tampil sebagai daya hidup, bukan sebagai dekorasi agenda tahunan.Secara demografis, Padang Pariaman menyimpan modal sosial yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025, jumlah penduduk kabupaten ini mencapai sekitar 473 ribu jiwa dengan luas wilayah lebih dari 1.390 kilometer persegi. Struktur mata pencaharian masih didominasi sektor pertanian, perdagangan kecil, serta jasa berbasis komunitas.
Komposisi ini menjelaskan mengapa pendekatan berbasis festival nagari relevan. Festival membuka ruang temu antara produsen lokal, pelaku UMKM, seniman kampung, pemuda nagari, dan jaringan perantau. Dalam konteks ekonomi, festival berfungsi sebagai etalase. Dalam konteks sosial, festival menjadi ruang rekonsiliasi generasi.
Gerakan 100 Festival juga menempatkan tradisi sebagai sumber daya strategis. Pencak silat, pacu kudo, seni kuliner, dan ritual keagamaan tampil sebagai identitas kolektif yang membedakan Padang Pariaman dari wilayah lain. Diferensiasi ini krusial dalam lanskap pariwisata modern yang semakin kompetitif. Keunikan lain yang dipaparkan JKA kepada dewan juri ialah panjangnya kalender budaya religius. Di Padang Pariaman, rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat berlangsung hingga empat sampai lima bulan. Fenomena ini mencerminkan kuatnya jaringan surau, kelompok adat, serta relasi sosial antar-nagari. Perayaan itu merangkul dimensi spiritual, ekonomi, sekaligus solidaritas sosial.
Penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI dirumuskan oleh panel juri lintas disiplin. Mereka antara lain melibatkan Nungki Kusumastuti, dosen Institut Kesenian Jakarta; Agus Dermawan T, pengamat dan penulis seni; Sujiwo Tejo, sastrawan dan budayawan; Akhmad Munir, Direktur Utama LKBN Antara sekaligus Ketua Umum PWI Pusat; serta Yusuf Susilo Hartono, wartawan senior dan Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI.
Komposisi juri ini memperlihatkan standar nasional dalam menilai kebijakan kebudayaan daerah. Keputusan mereka menempatkan Padang Pariaman dalam peta kebudayaan nasional yang lebih luas. Bagi JKA dan jajaran, capaian ini melahirkan tantangan baru. Gerakan 100 Festival menuntut konsistensi lintas sektor. Pemerintah daerah perlu menjaga orkestrasi antara dinas, pemerintah nagari, komunitas seni, pelaku UMKM, dan insan pers. Dalam konteks ini, peran Ketua Tim Penggerak PKK, Nita Azis, sebagai pengawas gerakan menjadi bagian penting dari desain tata kelola.
Lebih jauh, JKA menegaskan satu pesan strategis: masa depan kebudayaan bergantung pada generasi muda. Ia menyampaikan bahwa budaya memerlukan cinta, ruang ekspresi, dan kesempatan tumbuh di tengah arus digital. Di titik inilah kebijakan budaya Padang Pariaman menyentuh dimensi filosofis. Kebudayaan mengarahkan cara masyarakat memaknai masa depan, tidak hanya mengurus masa lalu.
Tradisi menjaga akar, inovasi menumbuhkan sayap. Masyarakat yang merawat keduanya akan mampu berjalan jauh tanpa kehilangan dirinya. Filosofi ini, sejalan dengan semangat badoncek. Badoncek mengikat masa lalu dan masa depan dalam satu simpul sosial: solidaritas. Dalam kerangka pembangunan daerah, pendekatan ini memberi pelajaran penting. Ketika kebijakan bertumpu pada modal sosial, partisipasi warga meningkat secara alami. Festival tidak lagi menjadi proyek dinas. Festival berubah menjadi ruang kerja kolektif.
Satu tahun kepemimpinan JKA–Rahmat menunjukkan orientasi yang jelas. Pemerintah daerah memosisikan kebudayaan sebagai strategi pembangunan. Tradisi berfungsi sebagai pengungkit ekonomi. Komunitas tampil sebagai mitra utama pemerintah. Generasi muda memperoleh ruang aktualisasi dalam ekosistem budaya yang produktif.
Anugerah Kebudayaan PWI menjadi simbol, sekaligus pengakuan nasional atas kerja kolektif ini. Lebih dari itu, penghargaan tersebut mengonfirmasi bahwa arah pembangunan Padang Pariaman menemukan jalurnya sendiri—jalur yang berangkat dari nagari, dari surau, dari gelanggang silat, dari dapur-dapur UMKM, dan dari jaringan perantau yang terus menyuplai energi sosial.
Satu tahun memang waktu yang singkat dalam sejarah pemerintahan. Namun, melalui Gerakan 100 Festival dan kebangkitan badoncek, Padang Pariaman menunjukkan, kebudayaan mampu menjadi fondasi kebijakan publik yang relevan, hidup, dan berdaya saing.
Di tengah arus globalisasi yang menekan identitas lokal, Padang Pariaman memilih berdiri di atas akar budayanya sendiri. Dari sanalah masa depan daerah ini mulai dirajut—pelan, kolektif, dan berkelanjutan.*)
