PADANG, forumsumbar —-Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Sumbar, Selasa (13/1/2026), di Auditorium Gubernuran Sumbar di Jl Sudirman, Padang.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Gebernur dan Wakil Gubernur Sumbar, pejabat pusat dan pejabat provinsi lainnya bersama Forkopimda serta kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar.
Lihat Juga
Mendagri Tito mengatakan, Rakor dimaksudkan untuk menghimpun dan mengumpulkan data serta saran dan masukan dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
“Saat ini kita telah mempunyai data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang terdampak, hari ini kita ingin memastikan keakuratan data, karena dengan data akurat maka penanganan untuk percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana bisa lebih terarah dan baik,” ujarnya.
Mendagri secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang telah terjadi.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat, baik pemerintah ataupun non pemerintah dalam penanganan bencana, sehingga penanganan bencana berjalan baik. Saya lihat dan yakin dengan kebersamaan, Sumbar bisa bangkit,” tukasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi memaparkan kondisi terkini pascabencana dan juga berbagai kebutuhan dalam percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan pascabencana hidrometeorologi.
“Setidaknya ada 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor, dimana ada 264 jiwa korban meninggal, 72 jiwa korban hilang, 401 jiwa luka-luka, 10.854 jiwa korban mengungsi dan 296.345 jiwa terdampak,” terangnya.
Mahyeldi terus berharap perhatian Pemerintah Pusat dalam menangani serta melaksanakan rehabilitisasi dan rekonstruksi infrastrukur dan non infrastruktur terus dilaksanakan Pemerintah Pusat untuk Sumbar.
Sementara itu, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang menjadikan Tanah Datar sebagai daerah prioritas dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Di kabupaten Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Batipuh Selatan, ketika hujan masyarakat waspada bahkan mengungsi, karena di sana ada 3 aliran sungai baru yang terbentuk sehingga juga mengakibatkan akses jalan terganggu tidak bisa dilewati, mohon penanganan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Ahmad Fadly, pihaknya berharap dan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Mendagri dan Kepala BNPB langsung untuk menambah kuota Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana dan juga Hunian Tetap (Huntap).
“Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 Huntara, masih ada 385 KK lagi yang saat ini rumahnya akan diverifikasi Badan Geologi apakah layak ditinggali atau harus pindah karena berada di zona merah potensi bencana,” ujarnya.
Sedangkan untuk Huntap, dikatakan Wabup, Pemkab Tanah Datar sudah menyiapkan lahan dan bisa dibangun sebanyak 34 unit Huntap terpadu di Kecamatan Rambatan.
“Untuk Huntap kita telah siapkan lahan untuk pembangunan, kita berharap masyarakat mau direlokasi ke Huntap Terpadu, sampai saat ini masih belasan yang mendaftar untuk Huntap ini. Namun walaupun begitu, kita akan mendata secara detil dan akurat lagi, bagi masyarakat yang ingin relokasi mandiri juga bisa dan akan dibantu pembangunannya, asal memenuhi syarat bahwa tanah yang disiapkan aman tidak bermasalah, dan juga berada di daerah yang aman dari potensi bencana lainnya,” pungkas Ahmad Fadly.
(R/Prokopim)
