PADANG, forumsumbar —Eksistensi Komisi Informasi (KI) di tingkat provinsi penting untuk menularkan urgensi ke tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya lembaga KI di kabupaten/kota, keterbukaan informasi publik semakin masif dalam mendorong keterlibatan badan publik untuk memasyarakat keterbukaan informasi publik sampai ke tingkat desa/nagari.
Hal ini ditekankan oleh Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar Almudazir, saat pertemuan silaturahmi antara PJKIP Sumbar dengan jajaran KI Sumbar, bertempat di kantor KI Sumbar Jl Sisingamangaraja, Padang, Rabu (28/2/2024).
“KI ampuh dalam pemberantasan korupsi. Sangat ampuh! Sayangnya pemerintah masih terlihat setengah hati. Di kalangan pemerintahan, KI ini bisa jadi lembaga yang sangat tidak disukai,” sebut Almudazir, yang dalam kesempatan itu juga didampingi oleh Penasehat PJKIP Sumbar, Isa Kurniawan dan Novrianto ‘Ucok”, beserta para senior pers lainnya.
Dikatakan Almudazir lagi, pihaknya berharap, keterbukaan informasi publik harus diperkuat pemerintah. Terkait ini juga, perlu didorong dibentuknya PJKIP di tingkat kabupaten/kota.
“Muaranya pembentukan KI Kabupaten/Kota juga. PJKIP sendiri gunanya agar ada ruang bagi kawan jurnalis dalam memasifkan keterbukaan informasi publik. PJKIP masuk lewat jurnalisnya. KI Sumbar masuk lewat pemerintahnya,” ujar Almudazir.
Menyambut harapan ini, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, yang didampingi lengkap jajaran komisioner lainnya, yakni; Riswandy, Idham Fadli, Mona Sisca, dan Tanti Endang Lestari, menyatakan bahwa pihak KI Sumbar sangat mendukung apa yang diperjuangkan oleh PJKIP Sumbar.
Menurut Musfi, keberadaan pers dalam mengawal keterbukaan informasi publik sangat penting, karena dari sudut pandang pers, objektivitas keterbukaan informasi publik terjaga.
Musfi mengakui, jajarannya memiliki pekerjaan rumah untuk meneruskan warisan positif yang telah ditanamkan oleh jajaran komisioner KI sebelumnya. Disebutkan, amat banyak kinerja positif yang ditinggalkan oleh para komisioner terdahulu, yang saat ini harus dijaga dan ditingkatkan.
Sementara, Isa Kurniawan menekankan, KI Sumbar punya tugas berat untuk mempertahan predikat Provinsi Informatif yang diraih pada tahun 2023 lalu.
“Jangan sampai turun menjadi predikat Menuju Informatif, atau lebih bawah lagi. KI Sumbar harus bekerja keras, karena mempertahankan lebih berat daripada meraih.” ujarnya.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, yang juga memberi masukan-masukan positif dalam pertemuan tersebut.
(Rel/ki/yyn)
