JAKARTA, forumsumbar —Komite II DPD RI melakukan kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membahas program tahun 2021 dan 2022, Selasa (19/1).
Ketua Komite II Yorrys Raweyai memimpin delegasi Komite II ke Kementan, sedangkan Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh memimpin rombongan Komite II ke KKP.
Nantinya, program dari kementerian ini akan disampaikan Komite II DPD RI saat kembali ke daerah masing-masing.
“Mudah-mudahan dari KKP dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan kepada kami oleh masing-masing daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Puteh mengatakan bahwa Komite II DPD RI telah membagi tiga tim yang berkunjung ke masing-masing kementerian untuk menyampaikan usulan dari daerah. Menurutnya, ketika Anggota DPD RI kembali ke daerah selalu pihak Pemerintah Daerah menanyakan perkembangan usulan dari mereka kepada kementerian. “Kami berinisiatif untuk aktif berkunjung ke kementerian dalam rangka tugas sebagai wakil dari daerah,” tuturnya.
Senator asal Aceh ini juga menambahkan bahwa Anggota DPD RI selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu ia berharap DPD RI dan KKP bisa bersinergi dalam menjalankan program kerja KKP di masyarakat.
“Kami siap membantu KKP dalam menyosialisasikan program-programnya di daerah. Bagaimanapun DPD RI yang terdiri dari 34 provinsi siap mengawal program KKP di daerah,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan apabila DPD RI dilibatkan di daerah hal tersebut merupakan tugas konstitusional. DPD RI tidak memiliki kepentingan di daerah, sehingga sangat tepat bila KKP mengikutsertakan DPD RI di daerah.
“Kita diberikan amanat oleh masyarakat maka kami berharap ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi kita mau memastikan program KKP ini sampai dan tepat sasaran ke masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Gorontalo Dewi Sartika Hemeto menyoroti masalah database ketika ada bantuan dari KKP. Ketika ada kabar bantuan ini, maka bermunculan nama-nama tidak jelas penerimaan bantuan. “Kami berharap KKP bisa mengantisipasi masalah ini, agar bantuan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menjelaskan bahwa KKP akan bersinergi bersama DPD RI ketika turun di daerah untuk menyampaikan programnya. KKP memiliki program Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.
“BLU ini bunganya sangat kecil hanya tiga persen selama empat tahun. Ini untuk mengembangkan UMKM kita,” jelasnya.
Di tempat yang berbeda, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan Kementan bisa melibatkan DPD RI dalam menyampaikan program di daerah. Komite II DPD RI nantinya akan membentuk tiga tim untuk melakukan komunikasi intens kepada Sekjen dan Dirjen di Kementan dalam mengimplemtasikan program pemerintah 2020-2021.
“Kita akan melakukan pengawasan sehingga ada sinergitas antara pemerintah selaku regulator dan DPD RI sebagai pengawas. Maka kita minta dilibatkan oleh Kementan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menjelaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo saat Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021 yaitu, pembangunan pertanian harus dilakukan secara lebih serius dan detail.
“Kami juga diminta waspada terhadap sinyalemen FAO yang memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Serta, memberi penekanan pembangunan pertanian untuk komoditas pertanian yang saat ini masih diimpor seperti kedelai, jagung, gula tebu, bawang putih,” kata Momon.
(Rel/DPD)
