PADANG, forumsumbar —Kunci nilai tertinggi pada monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 adalah capaian nilai di presentasi pada panelis.
“Nilai beda tipis (BeTi) tiga instansi vertikal di Sumbar meraih nilai tertinggi ditentukan pada tahapan presentasi ini,” ujar Ketua Monev KI Sumbar Tanti Endang Lestari menjelang sesi kedua tahapan presentasi, Rabu (11/11) di Hotel Grand Zuri Padang.
Tiga instansi vertikal bersaing merebut nilai tertinggi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yaitu BPK Perwakilan Sumbar, Bawaslu Sumbar dan BPS Sumbar.
Lihat Juga
“Dua tahapan penilaian sebelumnya persaingan nilai sangat ketat, kini bagaimana tiga instansi tersebut mampu menekankan komitmen, koordinasi dan inovasi pengelolaan informasi publik kepada panelis.
“Panelis ada dua dari akademisi dan dua dari komisioner KI Sumbar. Eka Vidia Putra (UNP), Syamsurizaldi (Unand), serta Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi dari KI Sumbar,” ujar Tanti.
Hebat KI Sumbar, kata Syamsurizaldi saat menyaksikan tahapan presentasi hari ini, dimana hadir langsung pimpinan instansi vertikal.
“Bisa hadir tiga pimpinan di suatu sesi, salut saya pada KI Sumbar ini,” ujar akademisi Fisip Unand ini.
Apa yang disebut itu benar adanya, di ruang presentasi lantai II Grand Zuri hadir Kepala Perwakilan BPK RI Yusnadewi, Kepala BPS Sumbar Pitono dan Ketua serta Komisioner Bawaslu Sumbar.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar mengatakan hadir untuk kedua kali dalam penilaian KI Sumbar sebagai bukti nyata bahwa untuk informasi publik, BPK terbuka.
“Tahun dulu Informatif, tapi BPK tidak pernah berhenti ber-inovasi untuk pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik, ada berbagai inovasi dan improvisasi yang kita lakukan,” ujar Yusnadewi.
Sementara Kepala BPS Sumbar Pitono memastikan keterbukan informasi publik BPS berjalan maksimal, dan memastikan hasil kerja BPS diketahui publik.
Kemudian dari Bawaslu Sumbar hadir Ketua Surya Efitrismen dan Komisioner Bawaslu Nurhaida Yetti.
“Bawaslu meyakini keterbukaan infromasi publik sangat membantu penguatan kerja pengawasan Bawaslu, apalagi saat ini Pilkada dan sturktur PPID dulu kota kabupaten Unit PPID kita sudah berdiri sendiri dengan atasannya Korsek Bawaslu kota dan kabupaten sendiri,” ujar Yetti.
(Rel/KI)
